FOZ Dorong Revisi UU Pengelolaan Zakat
ZNews
2021-03-02
Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono, dalam diskusi publik daring dengan tajuk “Mengawal Regulasi Zakat Nasional: Evaluasi 10 tahun UU no. 23 tahun 2011”, Kamis (25/2/2021). (Tangkap layar)

ZNEWS.ID JAKARTA – Kehadiran UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) telah membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan gerakan zakat di Indonesia. Paling terasa adalah minimumnya perlindungan hukum terhadap pengelola zakat berbasis tradisional dan komunal seperti di pesantren, masjid-masjid, karyawan perkantoran, dan lain sebagainya.

Hingga kini, menurut catatan Forum Zakat, sedikit sekali Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berbasis tradisional dan komunal mendapat pengakuan dan pengesahan oleh negara, dengan pelbagai latar belakang kondisinya.

Ketua Umum Forum Zakat (FOZ), Bambang Suherman, mengatakan bahwa pada satu dekade usia UU Zakat, Forum Zakat menyoroti perlunya negara untuk hadir lebih kuat dalam melindungi beragamnya pengelolaan zakat di Indonesia.

Terutama, bagi lembaga berbasis pesantren, karyawan perkantoran, profesional, maupun lembaga sosial lainnya

“Untuk itu, evaluasi UUPZ penting adanya untuk mengulik secara obyektif kondisi existing regulasi zakat di Indonesia dengan pemantik: masihkah relevan?” kata Bambang.

Selaku asosiasi Organisasi Pengelola Zakat yang beranggotakan 154 lembaga zakat berbasis masyarakat (LAZ) dan pemerintah (Baznas), Forum Zakat (FOZ) menyelenggarakan Diskusi Publik Daring dengan tajuk “Mengawal Regulasi Zakat Nasional: Evaluasi 10 tahun UU no. 23 tahun 2011”, Kamis (25/2/2021).

Diskusi ini terjalin berkat kerja sama Forum Zakat dengan Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS). Forum Zakat bersama dengan IDEAS telah melakukan kajian empiris atas pelaksanaan UUPZ dari kurun waktu Desember 2018 hingga April 2019.